Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaian Perselisihan Atau Pertikaian Perburuhan

- Di negara mana pun pemerintah selalui berkepentingan dalam adanya apa yang disebut dengan “perdamaian industrial” (indutrial peace). Berarti pemerintah senantiasa berkepentingan dalam penyelesaian pertengkaran atau pertengkaran perburuhan secara tenang. Kepentingan tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut persepsi, mirip persepsi politik, ekonomi dan ketertiban penduduk . Berbagai sudut pandangan itu dapat dibenarkan antara lain karena tergantungnya kehidupan industrial memiliki imbas terhadap aneka macam sisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tambahan pula pemerintah memang bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk mengontrol semua segi kehidupan berorganisasi. Bermasyarakat dan bernegara. 

Peranan pemerintah dalam solusi perselisihan atau perselisihan perburuhan pada hakikatnya berkisar pada: 

a. Menetapkan banyak sekali peraturan perundah-undangan ihwal hubungan industrial dalam negara yang bersangkutan dan cara-cara penyelesaiannya dalam hal hubungan industrial itu terusik; 

b. Mengawasi pelaksanaan banyak sekali peraturan perundang-seruan tersebut; 

c. menangkal timbulnya pertikaian atau pertikaian perburuhan; 

d. bertindah selaku mediator kalau pertengkaran atau pertikaian perburuhan terjadi sehingga diperoleh solusi yang harmonis antara lain dengan mempermudah prosedur yang ditempuh dalam proses arbitrasi. 

Adanya serangkaian peraturan perundang-permintaan tentang hubungan industrial yang dibarengi ketentuan-ketentuan penyelesaian perselisihan atau perselisihan perburuan sungguh penting artinya untuk dijadikan pegangan, baik oleh para pekerja dan serikat pekerja, manajemen maupun arbitrator. 

Adanya banyak sekali peraturan perundang-permintaan dalam bidang ini juga mempermudah pelaksanaan peran pemerintah dalam memantau jalannya kekerabatan industrial, suatu hal yang dimasyarakat mana pun mutlak perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya mengingat pentingnya peranan pemerintah dalam usaha memajukan kemakmuran selurh warganya. 

Peranan pemerintah sebagaipendorong penyelesaian pertengkaran atau pertengkaran perburuhan yang saling menguntungkan pada umumnya diterima baik oleh para pekerja maupun oleh administrasi. Penerimaan demikian terbukti antara lain dari kerelaan mereka untuk menyerahkan penyelesaian perselirihan atau pertengkaran yang muncul terhadap arbitrator kalau mereka seniri tidak sukses menyelesaikannya sendiri. Artinya, pemerintah memeang mampu berperan penting sebagia perantara mirip misalnya dalam hal mengusutkan arbitrator kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan menerima arbitrator yang dianjurkan oleh pemerintah itu, proses arbitrator diperlukan mampu berjalan dengan lancar. 

Jelaskan bahwa pemeliharaan relasi industrial yang harmonis merupakan bagian integral yang amat penting dari keseluruhan korelasi antara administrasi dengan seluruh karyawannya, bukan cuma demi kepentingan kedua belah pikah saja, akan namun juga demi kepentingan penduduk dan bangsa sebagai keseluruhan. 

Sumber: Umam K. (2012). Perilaku organisasi. Bandung: CV. Pustaka Setia. (Hal 351-352).